MENANTI KELAHIRAN 'PESANTREN YURIDIS'

RUU LPKP, Pesantren, Gus Maya

Tulisan disampaikan dalam diskusi "Dunia Santri Community", Selasa-09 Oktober 2018
Paradigma bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat) adalah final dan menjadi nilai fundamental bangsa Indonesia. Ketentuan yang gamblang dalam amanat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan pedoman bagi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara hukum sendiri mengandung arti bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar  atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal senada juga disampaikan oleh Aristoteles yang merumuskan negara hukum sebagai negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Beranjak dari pandangan inilah, tidak sedikit yang berpendapat bahwa pada segala sendi kehidupan bangsa Indonesia haruslah mengedepankan hukum sebagai landasan. Memang tidak salah, namun tidak jarang mereka yang berpendapat demikian justru tidak secara detail memahami hakekat hukum yang sebenarnya. Bahkan cenderung berpandangan bahwa hukum adalah peraturan perundang-undangan tertulis yang dibuat oleh penguasa (Pemerintah) saja.

Perlu digarisbawahi bahwa tataran pemahaman mengenai hakekat hukum sebenarnya sudah masuk kepada ranah filosofis tentang hukum. Banyak para filsuf yang justru berbeda pandangan mengenai hakekat hukum yang sebenarnya. Maka, teramat kompleks jika dalam kaitan ini, diskursus diarahkan pada pembahasan beberapa perbedaan  pandangan filosofis tentang hukum tersebut.

Berkaitan dengan itu, sedikit yang perlu dikemukakan sebagai pembuka dalam tulisan ini adalah pemahaman bahwa hukum tidak hanya kaidah-kaidah tertulis belaka. Lebih dari itu, hukum mencakup pula pada kaidah yang tidak tertulis. Baik tertulis maupun tidak, keduanya merupakan hukum. Hidup dan berkembang secara dinamis di tengah-tengah masyarakat sejalan dengan adagium ubi societas ibi ius (terj. bebas: dimana ada masyarakat, di situlah ada hukum). Sifat dinamis dari hukum tersebut dilatarbelakangi perkembangan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Maka, dalam tataran pembentukan aturan hukum, para pembentuk hukum (legislator) dituntut mampu menyaring dan merumuskan perkembangan nilai dalam masyarakat tersebut, karena pada dasarnya hukum lahir dari nilai yang ada di masyarakat.

Setiap masyarakat memiliki karakteristik yang khas. Kekhasan karakter ini kemudian menjadi corak yang menunjukkan identitas bahwa suatu masyarakat memiliki nilai eksistensi. Jika hukum berwatak mengakomodir nilai yang berkembang di masyarakat, apakah semua nilai termasuk nilai kekahasan masyarakat tersebut perlu secara keseluruhan dituangkan dalam bentuk kaidah hukum (tertulis)? Atau, dengan penalaran lain, apakah nilai yang ada dalam masyarakat namun tidak tertuang pada kaidah hukum (tertulis) tidak merupakan nilai yang dianggap ada?

Membahas mengenai nilai menjadi hal yang penting kaitan pembentukan hukum. Lebih khusus, dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Judul pada tulisan ini sebenarnya lebih dilatarbelakangi pada daya nalar spekulatif menyikapi disahkannya RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (LPKP) oleh Baleg DPR pada 13 September 2018 lalu sebagai RUU inisiatif DPR. Sebagaimana diketahui, semula nama yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional Lima Tahunan 2014-2019 tertera Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan sebagai usulan DPR. Kemudian pada perkembangan berikutnya muncul nama RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren yang diusung oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang diakomodir dalam Rapat Paripurna pada tanggal 11 Januari 2017 dengan menetapkan 50 RUU Prolegnas 2017, termasuk di dalamya RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (LPKP) yang resmi sebagai usulan DPR.

Menyadur apa yang disampaikan oleh Cucun A. Syamsu Rijal (Sekretaris F-PKB DPR) pada pemberitaan Republika.co.id, bahwa RUU LPKP secara umum dibuat dalam rangka memberikan pengakuan dari negara kepada lembaga pendidikan keagamaan berbasis masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin), yang mengatakan bahwa hal terpenting dari RUU LPKP adalah pengakuan negara pada Pesantren (disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lembaga Pendidikan Keagamaan). Maka, perbincangan dari sudut pandang nilai ke-pesantrenan menjadi hal penting untuk dikemukakan.

Pertanyaan mendasarnya, apakah selama ini Pesantren tidak diakui oleh negara? Lebih umum lagi, apakah hukum tidak meng-cover nilai ke-pesantrenan yang selama ini tumbuh dan berkembang di Indonesia? Menjawab pertanyaan itu, tentu para pembentuk hukum yang lebih memiliki kompetensi. Ada tulisan menarik  yang dibuat oleh Umi Zahrok (Tim Pokja RUU LPKP Badan Keahlian DPR) berjudul Politik Legislasi Pengaturan Lembaga Pendidikan Keagamaan danPesantren. Penulis merekomendasikan untuk membaca tulisan tersebut guna membuka cakrawala berpikir tentang RUU LPKP.

Diskursus dalam tulisan ini mencoba menguraikan beberapa permasalahan yang terbagi dalam beberapa sub bab pembahasan sebagai berikut:

[ads-post]
Pesantren: Antara Eksistensi dan Rekognisi
Catatan sejarah yang menjadi fakta penting adalah keberadaan Pesantren telah lama ada sebelum Republik ini lahir. Bahkan Pesantren dianggap sebagai produk budaya asli (indigenous culture) bangsa Indonesia yang muncul bersamaan dengan proses Islamisasi di Nusantara pada sekitar abad ke-13 M. Penyelenggaraan Pesantren bermula dari tempat-tempat pengajian (”nggon ngaji”) yang mengajarkan dasar-dasar ilmu keislaman, seperti akidah/tauhid (Islamic theology), fiqh, akhlak, al-Qur’an, hadits, dan nahwu/sharf (Arabic grammar). Bentuk ini kemudian berkembang dengan mendirikan tempat-tempat menginap bagi para pelajar (santri), yang kemudian disebut pesantrian atau pesantren. Meskipun bentuknya masih sangat sederhana, pada saat itu pendidikan pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang terstruktur, sehingga pada saat itu  pendidikan ini sangat bergengsi (HM. Suparta, 2014:174).

Era perebutan kemerdekaan, pesantren semakin menunjukkan perannya sebagai garda terdepan menumpas penjajahan di Indonesia. Hingga saat ini pun, lembaga pendidikan pesantren tetap eksis dalam menumpas ‘penajajahan moral’ bangsa Indonesia. Karakternya yang khas, multikultural dan menyesuaikan dengan peradaban menjadi salah satu ciri model pendidikan pesantren. Maka tidak salah jika hingga saat ini pun model pendidikan pesantren tetap diterima di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, menurut Azyumardi Azra bahwa pesantren merupakan pendidikan agama Islam tradisional di dunia yang mampu bertahan hingga kini karena akomodatif dan bisa melakukan penyesuaian diri, berakulturasi dengan budaya setempat (Azyumardi Azra, 2012:107-116).

Lebih lanjut ditambahkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia terus berkembang seperti yang dikenal dengan sebutan pesantren, pondok, surau, dayah, dan madrasah. Pesantren, pondok sebutan untuk wilayah Jawa, surau untuk Sumatera Barat, dayah untuk wilayah Aceh. Pondok, pesantren, surau, dan dayah merupakan pendidikan Islam tradisional yang kurikulum pendidikannya diatur oleh pengasuh (kyai: Jawa), dan sekarang pendidikan Islam tradisional secara umum disebut dengan pesantren. Kalau madrasah bisa dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam Indonesia yang modern dan kurikulumnya diatur secara Nasional oleh Kementerian Agama. Pendidikan pesantren mempunya tiga tradisi penting, yaitu tranmisi pengetahuan agama, menjaga tradisi Islam dan ketiga reproduksi ulama (Azyumardi Azra & Dina Afriyanti, 2005:1-4).

Secara umum, dapatlah dikatakan bahwa pesantren memegang peran sentral di bidang agama, budaya, ekonomi, sosial, bahkan dalam bidang politik. Pada bidang agama, pesantren tidak diragukan lagi kiprahnya. Pesantren juga konsisten menjaga “tradisi” turun-temurun yang khas dari bangsa Indonesia menunjukkan bahwa budaya pesantren sebagai cerminan budaya asli masyarakat Indonesia. Pun, di bidang sosial dan ekonomi, kemandirian pesantren memberikan teladan bagi masyarakat untuk berperilaku berdiri di atas kaki sendiri. Tidak bergantung pada siapa pun baik dari sisi pendanaan maupun sisi yang lain. Dari aspek politik, tidak jarang alumnus pesantren berkiprah di dunia politik. Tidak jarang pula para alumnus tersebut menduduki jabatan publik yang langsung bersinggungan dengan kebijakan implementatif di masyarakat.

Singkatnya, dari sisi eksistensi, Pesantren dengan corak multikultural mampu mempertahankan keberadaannya. Bahkan sampai kapan pun juga, dengan mempertahankan cita rasa perpaduan adat (budaya) dengan proses pendidikan keagamaan terbukti membawa pesantren diterima di tengah kehidupan masyarakat (Indonesia). Lebih jauh Paul C. Gorski, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan multikultural sebagai proses transformasi. Ada tiga bagian transformasi yang dilakukan, yaitu; transformasi terhadap diri pribadi (the transformation of self), transformasi pendidikan di sekolah (the transformation of school and schooling), dan transformasi sosial (the transformation of society). Ketiga tujuan transformasi ini dimasukkan dalam rumusan kurikulum pendidikan dengan melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap segala aspek pendidikan, seperti persiapan guru, materi pendidikan, kurikulum, ruang kelas, praktik konseling, dan assessment (Paul C. Gorski, 2005:12-15). Apa yang dikatakan oleh Gorski itupun secara keseluruhan tercover dalam bingkai pesantren.

Bagaimana dengan (pengakuan) oleh negara? Apakah pesantren yang demikian besar kiprahnya pada generasi bangsa (masih) membutuhkan rekognisi dari negara? Tidakkah pesantren bagian yang tak terpisahkan dengan negara? Memang tidak dapat dipungkiri pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul sebagai reaksi atas besarnya (jasa) pesantren pada negara. Namun, di muka telah disinggung bahwa secara historis justru pesantren lah yang ikut ‘membidani’ lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Terlebih, mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi salah satu elemen penting tujuan pendidikan pesantren termaktub pula sebagai tujuan nasional bangsa Indonesia (Pembukaan UUD NRI 1945). Jadi, kalau berkaca pada landasan filosofis demikian, sebenarnya justru negara yang mendapatkan pengakuan dari pesantren. Sekarang tinggal negara, bagaimana akan bertindak terhadap pihak yang berjasa padanya. Menyingkirkan, mendiskreditkan atau memberikan penghargaan?

Telaah lain dari aspek nilai kepesantrenan, hampir dapat dipastikan para pengajar (sebutan penulis) di pesantren, tidak ada satu pun yang berharap imbal balik atas tindakan yang dilakukan pada santri nya. Semata-mata hanya menjalankan perintah agama, mentransformasi keilmuan agama dan mencerdaskan kehidupan bangsanya sebagai bagian hubbul wathon. Maka jika berbondong-bondong muncul serangkaian pendapat bahwa kelahiran RUU LPKP dalam rangka melegitimasi rekognisi negara pada pesantren, hemat penulis perlu dilakukan kajian mengenai standard nilai di pesantren. Ataukah justru memang nilai-nilai kepesantrenan sudah berubah? Sejak kecil hingga saat ini penulis hidup di tengah iklim pesantren. Sampai saat ini pula, nilai itu tetap dan tidak berubah.

Berdasarkan penelitian Marzuki, dkk., dalam temuannya menjelaskan bahwa pesantren mampu mewujudkan pendidikan Islam multikultural. Kalangan pesantren bisa mengintegrasikan antara tradisi lama dan tradisi baru. Landasan yang dipakai itu inklusif, terbuka, dan mampu mengambil hal-hal baru untuk menerima perkembangan yang baru untuk kebaikan, sehingga pesantren bisa mengikuti arus modernitas, ataupun globalisasi, baik dalam hal pemikiran Islam, praktik pendidikan dan interaksi antar golongan. Pesantren banyak melahirkan tokoh-tokoh lokal maupun nasional yang pemikirannya inklusif dan moderat. Islam yang dibawa dan dikembangkan adalah Islam yang ramah, moderat, toleran dan sarat dengan nilai-nilai multikultural (Marzuki, 2010).

Kemudian Badrus Sholeh melihat pesantren mampu menyatu antara kajian Islam Timur Tengah bersama dengan tradisi lokal dan masyarakat. Penyatuan tradisi ini membuat karakteristik Islam Indonesia berbeda dengan Islam Timur Tengah ataupun yang lainnya. Pesantren mempunyai peran strategis lain selain berperan sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu mengembangkan perdamaian dan mewarnai perjalanan peradaban di sekitarnya. Penelitian yang dilakukan Badrus Sholeh ini untuk mengetahui peran pesantren secara dekat dalam hal peran pesantren sebagai titik temu sebuah perdamaian konflik sosial dan akulturasi dengan kearifan lokal (Badrus Sholeh, 2005:327-347).

Prinsipnya, pembicaraan pada tataran nilai baik dari segi budaya maupun peradaban pesantren sungguh kompleks dan tidak ada habisnya. Bahkan penulis dapat katakan, pesantren merupakan cerminan mewakili nilai yang berkembang di masyarakat, sebab hakikatnya pesantren pun ada dan hidup di tengah kehidupan masyarakat. Mengidentifikasi pesantren dengan mengintegrasikan pada elemen peraturan perundang-undangan sebenarnya menyempitkan cakupan yang “diemban” oleh pesantren. Namun juga tidak dapat disalahkan, jika langkah-langkah akomodatif pesantren pada sistem hukum nasional dianggap sebagai upaya menjamin kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum. Meskipun kepastian hukum dan keadilan sebagai tujuan hukum masih menjadi dua kutub yang berlainan (antinomi).

Dalam konteks sistem hukum nasional, memayungi tindakan publik dengan produk hukum hampir dapat dipastikan menjadi keharusan. Apalagi pada hal-hal yang berkaitan dengan anggaran. Ini pun, penulis cermati juga menjadi bagian yang melatarbelakangi lahirnya RUU LPKP. Penulis memang tidak menyinggung secara konseptual substansi RUU LPKP mengingat terdapat beberapa versi (karena memang masih dalam taraf pembahasan). Sedapat yang penulis ketahui, salah satu hal yang didengungkan pada RUU LPKP adalah adanya alokasi anggaran sebanyak 10% dari APBN maupun APBD untuk pendidikan. Memang, dalam hal anggaran perlu adanya kejelasan payung hukum.

Secara teoretis, pengakuan dapat berbentuk de facto maupun de jure. Terminologi pesantren, dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) telah disebut-sebut. Khususnya pada bagian pendidikan keagamaan. Menurut penulis, penyebutan frasa pesantren pada UU Sisdiknas juga merupakan pengakuan. Selain pengakuan-pengakuan oleh negara sebagaimana telah penulis uraikan di awal pembahasan sub ini.

Pasal 30 ayat (4) UU Sisdiknas menyatakan bahwa Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Selanjutnya, dalam ayat (5) dinyatakan bahwa Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Maka tidak salah, pada tahun 2007 terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 30 ayat (5) UU Sisdiknas tersebut.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa sebenarnya, pesantren baik secara de facto maupun de jure telah mendapatkan tempat dan diakui keberadaannya oleh negara. Sebaliknya, jauh sebelum negara ini lahir, justru pesantren telah mengakui keberadaan negara Republik Indonesia.

RUU LPKP dalam Sisi Politik Hukum
Pembahasan mengenai politik hukum sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tahapan-tahapannya yang meliputi formulasi, aplikasi dan eksekusi. Namun dalam konteks perbincangan mengenai RUU LPKP, tahapan yang relevan lebih condong diarahkan pada tahap formulasi. Tahap dimana aturan hukum tersebut hendak dibentuk untuk diterapkan.

Sebagaimana diketahui, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terikat dalam ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara filosofis, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Pedoman asas ini menjadi salah satu aspek penting dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, dalam UU tersebut juga diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011. RUU LPKP ke depan jika telah ditetapkan menjadi UU, secara hierarkis berada pada posisi setingkat di atas Peraturan Pemerintah (PP). hal ini perlu penulis sampaikan berkaitan dengan adanya ketentuan Pasal 30 ayat (5) UU Sisdiknas pada pembahasan di atas.

Frasa “diatur dengan Peraturan Pemerintah” sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (5) UU Sisdiknas bisa bermakna kewajiban pemerintah untuk mengeluarkan PP tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Secara faktual pun, PP Nomor 55 Tahun 2007 telah ada dan berlaku di Indonesia. PP ini sebagai tindak lanjut dari apa yang diperintahkan dalam UU Sisdiknas. Bagaimana dengan RUU LPKP? Dasar lahirnya penyusunan daftar RUU dalam Prolegnas dimungkinkan pada beberapa kondisi sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU Nomor 12 Tahun 2011.

RUU LPKP sebagai inisiatif DPR, dimungkinkan pula muncul karena adanya aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat (Pasal 18 huruf h). Usulan DPR berkaitan dengan RUU LPKP ini pun sejalan dengan pengaturan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011. Menarik untuk dikaji lebih jauh adalah mengenai siapa yang memunculkan aturan tentang pendidikan keagamaan. Antara UU dan PP tentu memiliki perbedaan. UU secara teori ketatanegaraan merupakan produk legislatif (meskipun dalam praktik di Indonesia, terdapat ruang persetujuan dengan Presiden/eksekutif (Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011). Adapun PP murni produk eksekutif (Pasal 54 UU Nomor 12 Tahun 2011).

Upaya pembentukan UU LPKP menurut penulis juga bermakna peningkatan legitimasi hukum dari yang semula diatur dengan PP menjadi UU. Maka, jika UU LPKP telah sah dan berlaku di Indonesia, perlu dilakukan harmonisasi aturan hukum demi menjalankan tertib hukum dalam bingkai sistem hukum nasional. Pasalnya, secara substantif, RUU LPKP merupakan bentuk khusus (specialis) dari UU Sisdiknas. Sedangkan UU Sisdiknas berkaitan dengan pendidikan keagamaan memerintahkan untuk mengaturnya dengan PP.

Sejauh ini, sepanjang berkaitan dengan pedoman anggaran untuk pendidikan keagamaan, penulis sependapat agar menjadi materi muatan dalam UU LPKP mendatang. Ini pun dalam rangka menghindari tafsir berbeda perihal agama dalam iklim otonomi daerah berkaitan dengan alokasi anggaran. Namun hal-hal lain termasuk teknik definitif, limitasi pembentukan pesantren dan kualifikasi pesantren perlu dikaji lebih jauh agar tidak terjadi blunder dan terkesan intervensi negara pada entitas pendidikan agama (pesantren dengan segala corak khas nya).

Demikian halnya berkaitan dengan alokasi anggaran. Penulis berkeyakinan tidak sedikit para pemangku pesantren yang tidak berkenan mendapatkan bantuan. Mereka lebih ‘nyaman’ dengan hidup di tengah kemandirian. Termasuk kemandirian ekonomi. Bahkan ada yang frontal mengatakan ‘haram’ mendapatkan bantuan. Memang inilah salah satu corak kehidupan pesantren. Namun segala kemungkinan tetap ada. Aspek negatifnya, ada pula yang ‘memanfaatkan’ kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan menjelma menjadi pesantren hanya berlandaskan legitimasi secara hukum. Pesantren Yuridis? Mungkin itu salah satu tafsir maknanya. Namun tetap ada pula tafsir yang berbeda dan tentunya tidak dalam tulisan ini penulis sampaikan.

Teringat era KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), beliau enggan memasukkan pesantren dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Apa maksudnya? Sejauh yang penulis amati dari satu sisi, memang tidak mudah mengkonkritkan pesantren dengan segala pirantinya ke dalam bentuk hukum. Misalnya, menerjemahkan makna Kyai. Satu kata ini banyak sekali perbedaan tafsirnya. Belum lagi makna-makna yang lain.

Penulis sempat berdiskusi dengan Prof. Dr. KH. KPP. Noer Nasroh Hadiningrat perihal RUU LPKP. Sedikit yang penulis sampaikan, beliau berharap UU LPKP tidak menjadi ‘wahana’ merendahkan harkat dan martabat Kyai. Dalam dunia pesantren, penghormatan kepada kyai tidak ubahnya sebagai penghormatan warotsatul anbiya’. Kyai murni gelar dari masyarakat. Sedangkan masyarakat secara alamiah memanggil dengan sebutan Kyai adalah takdir dari Allah. Allah telah mendudukkannya pada porsi itu.

Penulis pun berharap, wacana UU LPKP tidak sebatas komoditas politik (dalam arti politik kekuasaan). Terlalu sering pesantren terombang-ambing dalam dunia politik, meskipun tidak dilarang. Tidak jarang pula hanya karena perbedaan pandangan politik justru menjauhkan silaturrahmi antar pesantren.

Penutup
Tulisan ini adalah refleksi, khususnya bagi penulis sendiri sebagai insan yang berkecimpung di dunia hukum, juga dunia pesantren. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin penulis sampaikan. Akan tetapi tidaklah cukup dalam kesempatan ini. Insyaallah di lain kesempatan diskusi dapat dilanjutkan.

Penulis mengapresiasi inisiatif “Dunia Santri Community” untuk menggelar diskusi secara berkala. Di samping sebagai perluasan khazanah keilmuan, juga dapat menjadi ajang interaksi para santri, termasuk penulis.

Tentu dalam tulisan ini terdapat banyak kekurangan, sehingga penerimaan terhadap masukan dari para pembaca atas tulisan ini sangat penulis harapkan.

Bacaan
Ayumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi di Tengah Tantangan Mellinium III, (Jakarta: Kencana, 2012)
Azyumardi Azra & Dina Afriyanti, “Pesantren and Madrasa: Modernization Of Indonesian Muslim Society”, Paper Presented Workshop on Madrasa, Modernity and Islamic Education Boston University, Cura (May, 6-7, 2005)
Paul C. Gorski, Multicultural Education and the Internet Intersection and Integrations, (New York: McGraw-Hill, 2005)
Marzuki, Muhammada Murdiono, Miftahuddin, Tipologi Perubahan Dan Model Pendidikan Multikultural Pesantren Salaf, Laporan Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2010, UNY (2010)
Badrus Sholeh, “’Pesantren, Peace Building And Empowerment’: A Study Of Community Based Peace Building Initiative,” Al-Jami‘ah, Vol. 43, No. 2, (2005/1426 H)

H.M. Suparta, Masa Depan Pesantren Pasca UU 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 14 No. 1, Juni 2014

KOMENTAR

Name

AGAMA,11,BERITA,1,HUKUM,7,HUMANIORA,24,OPINI,18,POLITIK,4,Sastra,1,SMK KEHUTANAN,1,
ltr
item
RM. Armaya Mangkunegara: MENANTI KELAHIRAN 'PESANTREN YURIDIS'
MENANTI KELAHIRAN 'PESANTREN YURIDIS'
RUU LPKP, Pesantren, Gus Maya
https://2.bp.blogspot.com/-GE6eYCH_63A/W7yZ9mf3ZPI/AAAAAAAAHKA/O4D9_axu26csRyOO4Jg9wbshr5f0pw64gCLcBGAs/s640/WhatsApp%2BImage%2B2018-10-09%2Bat%2B18.05.51.jpeg
https://2.bp.blogspot.com/-GE6eYCH_63A/W7yZ9mf3ZPI/AAAAAAAAHKA/O4D9_axu26csRyOO4Jg9wbshr5f0pw64gCLcBGAs/s72-c/WhatsApp%2BImage%2B2018-10-09%2Bat%2B18.05.51.jpeg
RM. Armaya Mangkunegara
https://www.gusmaya.com/2018/10/menantikelahiranpesantrenyuridis.html
https://www.gusmaya.com/
https://www.gusmaya.com/
https://www.gusmaya.com/2018/10/menantikelahiranpesantrenyuridis.html
true
8140052626018875915
UTF-8
Tampilkan Semua Post Tidak Menemukan Post TAMPILKAN Baca Selengkapnya Balas Batalkan Balasan Hapus Oleh Home HALAMAN POSTS Tampilkan Semua BACA JUGA: TAG ARSIP CARI SEMUA POST Artikel yang Anda cari tidak ditemukan Kembali Ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy Semua Seleksi Semua Semua Code Telah Tercopy Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy